narapolitik.com – Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Henri Subiakto, melontarkan analisis kritis mengenai dinamika politik antara Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam perbincangan di siniar Forum Keadilan TV, Henri menyoroti sejumlah isu, mulai dari penampilan simbolis keluarga Jokowi di lingkungan Istana, dugaan adanya pihak yang berpotensi melemahkan citra Presiden Prabowo, hingga kekhawatiran mengenai arah suksesi politik.

Analisis tersebut menggambarkan betapa rumitnya konfigurasi kekuasaan pascapergantian pemerintahan.

Salah satu perhatian Henri Subiakto tertuju pada kemunculan keluarga Jokowi dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ia membandingkan suasana ketika Prabowo tampil sendirian dalam sebuah agenda di MPR dengan situasi berbeda di Istana Negara, ketika kehadiran keluarga Jokowi terlihat lebih menonjol.

Menurut Henri, simbol-simbol politik seperti ini dapat memunculkan persepsi bahwa pengaruh Jokowi dan keluarganya belum sepenuhnya hilang setelah pergantian kekuasaan.

Dalam politik, penampilan di ruang publik bukan sekadar soal siapa yang hadir. Komposisi tokoh, posisi, hingga momentum kemunculan dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai peta pengaruh yang sebenarnya.

Henri pun melihat adanya kemungkinan publik membaca situasi tersebut sebagai tanda bahwa Prabowo masih membutuhkan dukungan dari jaringan politik yang sebelumnya dibangun Jokowi.

Pembahasan kemudian mengarah pada sejumlah kesalahan yang muncul dalam pidato Presiden Prabowo, termasuk persoalan ketidakakuratan data.

Henri menilai, apabila kesalahan seperti itu terjadi berulang kali, publik wajar mempertanyakan apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kekeliruan pribadi.

Ia mengangkat kemungkinan adanya persoalan di lingkungan internal yang justru dapat membuat Presiden terlihat kurang siap atau tidak kompeten.

Narasi inilah yang kemudian disebut sebagai kemungkinan adanya “kuda Troya” di sekitar pusat kekuasaan.

Namun, istilah tersebut lebih merupakan bagian dari analisis politik dan spekulasi mengenai dinamika internal, bukan fakta yang telah terbukti secara hukum.

Pertanyaan besarnya adalah: siapa yang bertanggung jawab memastikan data dan materi yang diterima Presiden benar?

Jika sistem penyaringan informasi di sekitar kepala negara tidak berjalan baik, dampaknya dapat langsung mengenai kredibilitas Presiden di mata publik.

Henri Subiakto juga membandingkan sejumlah fenomena politik di Indonesia dengan gaya retorika yang kerap digunakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Salah satu pola yang disorot adalah strategi diskredit terhadap kelompok pengkritik.

Penggunaan label seperti “antek asing” atau istilah bernada stigma seperti “Londo Ireng” dinilai dapat menciptakan pembelahan antara kelompok yang dianggap pendukung dan kelompok yang diposisikan sebagai lawan.

Strategi semacam ini dapat membangun narasi sederhana: kami melawan mereka.

Masalahnya, kritik dalam sistem demokrasi seharusnya tidak selalu dianggap sebagai ancaman. Kritik juga dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap kebijakan pemerintah.

Ketika setiap kritik langsung diberi label negatif, ruang diskusi publik berpotensi semakin sempit dan masyarakat menjadi lebih terpolarisasi.

Poin yang paling sensitif dalam analisis Henri adalah soal posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mekanisme suksesi kekuasaan.

Secara konstitusional, Wakil Presiden merupakan pihak yang berada paling dekat dalam garis suksesi apabila Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya.

Karena itu, Henri melihat bahwa setiap situasi politik yang melemahkan posisi Presiden secara teoritis dapat berdampak pada posisi Wakil Presiden.

Dalam konteks tersebut, hubungan politik antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran menjadi menarik untuk terus diperhatikan.

Gibran bukan hanya Wakil Presiden, tetapi juga putra Jokowi. Hal ini membuat dinamika suksesi tidak bisa dilepaskan dari perdebatan publik mengenai pengaruh politik keluarga Jokowi di era pemerintahan Prabowo.

Namun, penting untuk dicatat bahwa analisis mengenai kemungkinan suksesi bukan berarti menunjukkan adanya rencana atau skenario tertentu. Pembahasan ini lebih menyoroti konsekuensi politik dari mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.

Henri juga menyoroti meningkatnya ekspresi kekecewaan publik terhadap situasi politik dan pemerintahan.

Menurut pengamatannya, dibandingkan tahun 2025, ekspresi kekecewaan masyarakat kini terlihat semakin besar. Namun, sebagian besar masih muncul dalam bentuk kemarahan digital di media sosial.

Keluhan, kritik, hingga kemarahan politik masih banyak diekspresikan secara individual dan belum berkembang menjadi gerakan sosial besar yang terorganisasi.

Kondisi ini bisa berubah apabila persoalan ekonomi semakin berat.

Ketika tekanan ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat, akumulasi kekecewaan yang sebelumnya hanya muncul sebagai unggahan, komentar, dan perdebatan digital dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih serius.

Sejarah politik menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh elite. Kondisi ekonomi dan tingkat kepuasan masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap arah politik sebuah negara.

Analisis Henri Subiakto menunjukkan bahwa hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran masih menjadi salah satu dinamika politik paling menarik di Indonesia.

Mulai dari simbol-simbol kehadiran keluarga Jokowi di ruang kekuasaan, isu kesalahan komunikasi Presiden, kemungkinan konflik kepentingan di lingkungan internal, hingga posisi Gibran dalam garis suksesi, semuanya berpotensi membentuk persepsi publik terhadap pemerintahan saat ini.

Apakah pengaruh politik Jokowi masih kuat di era Prabowo? Apakah kemunculan berbagai kritik terhadap pemerintahan hanya merupakan dinamika biasa, atau ada persoalan yang lebih besar di balik layar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemungkinan akan terus menjadi bahan perdebatan.

Yang jelas, stabilitas pemerintahan Prabowo ke depan tidak hanya bergantung pada kekuatan koalisi politik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga komunikasi publik, memperbaiki kondisi ekonomi, dan memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.