narapolitik.com – Program MBG Prabowo kembali menghadapi tekanan setelah 60 orang tua mengajukan laporan kepada kepolisian terkait anak-anak yang sakit setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi perhatian politik nasional pada September 2026. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menghadapi tantangan setelah sejumlah kasus keracunan makanan kembali terjadi.

Reuters melaporkan sebanyak 60 orang tua mengajukan laporan kepada kepolisian terkait kasus anak-anak yang sakit setelah mengonsumsi makanan program pemerintah.

Laporan tersebut menjadi salah satu tekanan terbaru terhadap program yang memiliki cakupan sangat besar. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau puluhan juta anak sekolah dan kelompok penerima lainnya.

Kasus terbaru memperbesar perhatian terhadap tata kelola program, terutama standar keamanan makanan, distribusi, pengawasan dapur, dan kualitas bahan pangan.

Program MBG memiliki posisi penting dalam agenda politik pemerintahan Prabowo karena sejak awal dipromosikan sebagai salah satu kebijakan utama untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

Namun, semakin besar cakupan program, semakin besar pula tantangan pengawasannya.

Kasus keracunan juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Program yang awalnya dirancang sebagai kebijakan sosial dapat berubah menjadi isu politik jika masyarakat menilai pelaksanaannya tidak aman.

Pemerintah perlu memastikan investigasi dilakukan secara transparan. Kesalahan harus ditelusuri pada setiap rantai pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga distribusi ke sekolah.

Di sisi lain, pemerintah tetap menghadapi tuntutan untuk mempertahankan program karena tujuan utamanya berkaitan dengan perbaikan gizi anak.

Dalam konteks politik, MBG akan menjadi salah satu program yang terus diperhatikan publik hingga beberapa tahun ke depan. Keberhasilan program dapat menjadi modal politik pemerintah, sementara kegagalan pengawasan berpotensi menjadi sumber kritik.

Karena itu, persoalan keamanan pangan menjadi sama pentingnya dengan target jumlah penerima manfaat.