narapolitik.com – Peringatan HUT ke-81 DPR RI menjadi momentum untuk membahas sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, mulai dari persepsi publik terhadap DPR, sengketa pertanahan, hingga nasib tenaga honorer.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai DPR perlu terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, persepsi bahwa DPR terasa jauh dari rakyat harus dijawab dengan keterbukaan dan interaksi yang lebih aktif.

Doli menekankan pentingnya memanfaatkan masa reses untuk turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi warga secara nyata.

“DPR harus menjadi institusi yang terbuka dan hadir di tengah masyarakat,” menjadi salah satu pokok gagasan yang disampaikan dalam diskusi tersebut.

Sengketa Tanah dan Mafia Pertanahan

Persoalan pertanahan juga mendapat perhatian serius. Doli menilai kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi salah satu kunci untuk mengurangi sengketa sekaligus mempersempit ruang gerak mafia tanah.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai penting karena memberikan kepastian administrasi dan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat.

Menurut Doli, semakin jelas status hukum setiap bidang tanah, semakin kecil pula peluang terjadinya konflik maupun praktik mafia tanah.

Nasib Tenaga Honorer

Selain pertanahan, diskusi turut membahas persoalan tenaga honorer yang masih memperjuangkan perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Doli menyebut guru dan tenaga kesehatan menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan prioritas dalam proses pengangkatan menjadi PNS pusat. Sementara tenaga honorer di sektor lainnya juga masih terus diperjuangkan agar mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.

DPR Diminta Responsif

Doli menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong pemerintah menghadirkan solusi atas berbagai persoalan tersebut.

Meski pelaksanaan kebijakan berada di tangan pemerintah, DPR memiliki fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan persoalan rakyat mendapat perhatian.

Peringatan HUT ke-81 DPR RI pun menjadi pengingat bahwa tantangan DPR bukan hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga mempersempit jarak dengan masyarakat dan memastikan aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan.