narapolitik.com – Program 3 juta rumah yang menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar membangun jutaan unit hunian. Di balik target tersebut terdapat masalah harga tanah, pembiayaan, perizinan, tata kota hingga kemampuan masyarakat membeli rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membawa gagasan yang lebih besar. Persoalan perumahan tidak cukup diselesaikan dengan menambah anggaran pembangunan, tetapi membutuhkan perubahan cara negara mengelola tanah, tata ruang dan sistem pembiayaan.

Gagasan itu disampaikan Fahri dalam diskusi bersama Refly Harun yang ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun.

Target 3 Juta Rumah dan Masalah yang Lebih Besar

Target pembangunan 3 juta rumah menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Angka tersebut bukan hanya berbicara mengenai jumlah bangunan yang harus berdiri. Pemerintah juga harus memastikan rumah yang tersedia berada di lokasi yang tepat, memiliki akses terhadap infrastruktur dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebab, persoalan perumahan di Indonesia telah berkembang menjadi masalah struktural.

Harga tanah yang terus meningkat di kawasan tertentu membuat harga rumah semakin sulit dijangkau. Di sisi lain, pembangunan rumah murah juga membutuhkan dukungan infrastruktur, pembiayaan serta regulasi yang memungkinkan pengembang dan masyarakat bergerak lebih cepat.

Karena itu, mengejar angka 3 juta rumah tanpa membenahi sistem pendukungnya berpotensi membuat target tersebut menjadi pekerjaan yang sangat berat.

Fahri Hamzah Dorong Konsep Swasembada Papan

Fahri membawa konsep swasembada papan sebagai bagian dari gagasan penyelesaian masalah perumahan nasional.

Konsep tersebut menempatkan rumah sebagai kebutuhan dasar yang harus dapat dipenuhi secara lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kerangka itu, rumah tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas properti. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Pandangan tersebut membuat kebijakan perumahan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pertanahan dan tata ruang.

Jika harga tanah menjadi terlalu mahal, rumah yang terjangkau akan semakin sulit diwujudkan.

Harga Tanah Jadi Salah Satu Kunci

Persoalan harga tanah menjadi salah satu titik krusial dalam agenda perumahan.

Rumah murah membutuhkan lahan dengan harga yang memungkinkan biaya pembangunan tetap terjangkau. Namun, di kawasan perkotaan dan wilayah dengan perkembangan ekonomi tinggi, harga tanah dapat menjadi komponen terbesar yang membuat harga rumah melonjak.

Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya menjadi pemberi subsidi atau pembiayaan.

Negara juga perlu memiliki strategi terhadap ketersediaan tanah dan tata ruang.

Pengelolaan lahan, penentuan kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur harus dirancang secara terintegrasi agar rumah tidak semakin jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

Persoalannya kemudian menjadi lebih besar: bagaimana negara membuat tanah untuk hunian tetap tersedia ketika kebutuhan masyarakat terus meningkat?

Tidak Cukup Mengandalkan APBN

Membangun 3 juta rumah membutuhkan pembiayaan dalam skala sangat besar. Karena itu, strategi yang dibicarakan bukan sekadar menambah belanja pemerintah. Dibutuhkan orkestrasi sistem pembiayaan yang melibatkan berbagai sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan jangka panjang.

Pembiayaan menjadi penting karena kemampuan membeli rumah masyarakat tidak selalu sejalan dengan harga properti.

Skema pembiayaan jangka panjang dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan tersebut, selama dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat membayar.

Di saat yang sama, proses pembangunan juga perlu dibuat lebih efisien. Penyederhanaan perizinan menjadi salah satu bagian penting agar biaya dan waktu pembangunan dapat ditekan.

Belajar dari Singapura, China dan Korea Selatan

Dalam melihat persoalan tersebut, pengalaman sejumlah negara menjadi salah satu referensi.

Singapura, misalnya, memiliki pengalaman panjang dalam penyediaan hunian melalui Housing & Development Board atau HDB. Pemerintah memainkan peran kuat dalam perencanaan kawasan dan penyediaan perumahan.

China dan Korea Selatan juga memiliki pengalaman pembangunan dalam skala besar yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melihat hubungan antara perumahan, tata kota dan kebijakan negara.

Namun, Indonesia tidak bisa begitu saja menyalin model negara lain.

Indonesia memiliki wilayah yang jauh lebih luas, kondisi geografis yang beragam, struktur kepemilikan tanah yang kompleks dan karakter kebutuhan perumahan yang berbeda.

Yang dapat diambil adalah prinsip bahwa persoalan perumahan membutuhkan keterlibatan negara yang kuat dan koordinasi lintas sektor.

Dari Oposisi ke Pemerintahan, Fahri Kini Berhadapan dengan Eksekusi

Masuknya Fahri Hamzah ke pemerintahan Prabowo juga menjadi bagian menarik dari perjalanan politiknya.

Fahri sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang banyak berada dalam posisi kritis terhadap pemerintah. Kini ia berada di dalam pemerintahan dan mendapat tanggung jawab langsung di sektor perumahan.

Hubungannya dengan Prabowo sendiri telah berlangsung cukup lama, termasuk sejak masa kuliah.

Perubahan posisi tersebut membuat gagasan Fahri mengenai negara dan kebijakan publik kini berhadapan dengan tantangan yang berbeda.

Bukan lagi sekadar menyampaikan kritik atau gagasan, tetapi bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.

3 Juta Rumah Akan Diuji oleh Masalah Tanah dan Tata Kota

Target 3 juta rumah pada akhirnya akan diuji oleh persoalan di lapangan.

Rumah tidak bisa berdiri tanpa tanah. Tanah tidak otomatis menjadi hunian layak tanpa infrastruktur. Dan rumah yang berada terlalu jauh dari pusat pekerjaan belum tentu menjadi solusi bagi masyarakat.

Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah unit yang selesai dibangun.

Lokasi, harga, kualitas, akses transportasi, fasilitas dasar dan kemampuan masyarakat membayar juga menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan perumahan.

Jika pemerintah mampu mengorkestrasi seluruh aspek tersebut, program 3 juta rumah berpotensi menjadi lebih dari sekadar proyek pembangunan.

Program itu dapat menjadi momentum untuk membenahi sistem perumahan nasional.

Ujian Terbesar Gagasan Swasembada Papan

Gagasan swasembada papan kini memasuki tahap yang lebih menentukan.

Fahri Hamzah telah membawa perspektif bahwa negara perlu hadir lebih kuat dalam persoalan rumah, tanah dan tata kota. Pemerintah Prabowo kemudian memiliki pekerjaan untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan yang konkret.

Tantangan sebenarnya bukan hanya membangun 3 juta rumah.

Tantangan terbesarnya adalah membuat masyarakat mampu memiliki rumah tanpa harus terbebani harga tanah dan biaya hunian yang semakin tinggi.

Di situlah program 3 juta rumah akan menemukan ukuran keberhasilannya. Bukan sekadar berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya benar-benar bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.