Komisi VIII DPR RI bersama dengan perwakilan Kementerian Sosial RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan senilai Rp6 Triliun kepada masyarakat di Sentra Terpadu Prof. Dr. Seharso Surakarta, Jawa Tengah. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pemberdayaan Sosial berupa Sembako tahap 1 sampai 4, Bufferstock Penanggulangan Bencana, Bantuan Atensi berupa modal usaha serta alat bantu penyandang disabilitas.

“Kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka menyerap dan mendengar aspirasi langsung dari pemangku kepentingan. Perlu ditegaskan bahwa pengelolaan layanan sosial dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus tepat sasaran dan berdasarkan data valid, yang telah diverifikasi dan divalidasi,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik kepada Parlementaria saat mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di sentra terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah, Senin (15/7/2024).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini juga mendorong pemerintah agar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan secara bergantian dengan penerima yang berhak menerima bantuan lainnya.

“Kami juga mendorong Pemerintah agar dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat tidak hanya berorientasi kedermawanan, melainkan juga berorientasi pemberdayaan. Dengan demikian, penerima bantuan diharapkan tidak tetap setiap tahun, tapi berganti-ganti”, jelasnya. (mri/rdn)

sumber