narapolitik.com – Usulan untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat dalam perdebatan publik Indonesia. Salah satu yang tampil vokal menolak adalah Anita Wahid, putri dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam diskusi publik, ia menjelaskan alasannya mengapa menurutnya Soeharto tidak layak disebut pahlawan, dan tampaknya lebih cocok disebut “diktator”.

Anita menyampaikan beberapa poin penting, “Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator.” Ia menegaskan bahwa gelar “pahlawan” dan label “diktator” tidak bisa disematkan pada satu orang yang sama secara bermakna. Anita mengingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan ini memiliki implikasi terhadap memori kolektif bangsa, “Kalau kita memilih memberikan pahlawan, artinya kemudian kita menarik kata diktator yang kita sematkan ke beliau. Itu bahaya banget karena akan mengubah semua memori kolektif kita terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu.”

Lebih jauh, Anita membagikan cerita pribadi tentang pengalaman keluarganya ketika berada di bawah rezim Orde Baru. Ia mengaku bahwa sejak masih di bangku SMP, keluarganya kerap menerima ancaman lewat telepon, yang menurutnya merupakan indikasi dari atmosfera represif kala itu. Ia mengatakan, “Setiap sore antara jam 3 sampai 5, selalu ada telepon ke rumah. Begitu aku angkat, suara laki-laki di seberang bilang keras banget, ‘Heh! Bilang sama bapakmu, suruh dia diam! Kalau dia nggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu“. Menurut Anita, situasi tersebut membuatnya dan adiknya tumbuh dalam “bayang-bayang teror” yang membekas hingga kini.

Berdasarkan pernyataannya, ada beberapa alasan utama Anita menolak gelar tersebut:

• Pelanggaran HAM dan represi politik. Ia menyoroti bahwa jejak Orde Baru tidak hanya soal stabilitas dan pembangunan, tetapi juga soal pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan individu.
• Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun tidak semua detil dibahas dalam kutipan, poin ini turut menjadi bagian dari kritik terhadap warisan pemerintahan Soeharto.
• Bahaya bagi catatan historis bangsa. Dengan menyematkan gelar pahlawan, menurutnya, maka risiko menghapus atau meremehkan bagian gelap dalam sejarah menjadi nyata. Anita menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh melupakan “kejadian-kejadian masa lalu” hanya karena ingin memberi penghormatan.

Implikasi bagi Dunia Politik dan Budaya

– Pembentukan narasi sejarah. Perdebatan ini menunjukkan bahwa gelar pahlawan tidak sekadar penghargaan simbolik, tetapi juga bentuk penentuan narasi terhadap figur dan periode sejarah.
– Ketegangan antara pembangunan dan hak asasi: Di satu sisi, rezim Orde Baru sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur dan stabilitas. Di sisi lain, tersisa catatan pelanggaran yang memunculkan ketidakadilan. Anita menegaskan bahwa kedua sisi ini tidak bisa diabaikan.
– Pemahaman terhadap warisan politik: Sikap penolakan dari seorang aktivis yang juga memiliki hubungan langsung dengan sejarah (keluarga Gus Dur) memperkuat bahwa warisan politik Indonesia masih menghadapi pekerjaan berat, bagaimana menghadapi masa lalu dengan kejujuran sambil membangun masa depan.

Pernyataan Anita Wahid membawa pesan yang tegas, penghormatan kepada figur negara haruslah disertai analisis kritis terhadap keseluruhan warisan mereka baik positif maupun negatif. Ketika pemberian gelar pahlawan diusulkan untuk Soeharto, muncul pertanyaan penting, apakah kita memberikan gelar tersebut hanya karena pencapaian pembangunan, atau juga mempertimbangkan aspek keadilan, hak asasi manusia, dan kebebasan? Dalam pandangan Anita, keputusan itu bukan hanya soal gelar, melainkan soal ingatan kolektif sebuah bangsa.

foto