narapolitik.com – Langkah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini dinilai dangkal dan pragmatis. Setelah sebelumnya diberitakan keinginan PKS masuk dalam jajaran partai koalisi Prabowo. Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menghadiri Hari Lahir atau Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Senayan, Jakarta, 23 Juli 2024 mengatakan secara terang-terangan meminta agar Dasco mengajak PKS untuk ikut bergabung dalam kabinet Prabowo.

“Oleh karena itu saya kira, untuk Pak Dasco khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekadar ajak Partai Nasdem dan PKB, PKS ditinggal sendirian,” ucapnya. Syaikhu menambahkan, PKS masih menunggu tawaran bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Dia mengklaim belum ada tawaran dari kubu Prabowo kepada PKS untuk bergabung di kabinet. “Ya, nanti kan tawarannya belum,” kata Syaikhu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengaku telah menyampaikan keinginan PKS tersebut dan disambut Prabowo Subianto dengan senyuman.

Disisi lain, Politisi Partai gelora, Fahri Hamzah, mengatakan Partai Gelora menilai PKS dangkal dalam berpikir (terkait dukungan pilpres). “Argumen kawan-kawan PKS itu adalah dangkalnya argumen pertama-tama, karena tidak berpikir panjang tentang kenapa kemarin menolak Pak Prabowo, dan kenapa kemarin mengambil posisi yang berbeda dengan pak Prabowo,” kata eks pembesar PKS diera kepemimpinan Presiden PKS (2013-2015), Anis Matta, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (30/4/2024).

Arah dukungan PKS diPilpres 2024 terkesan cuma berorientasi mempertahankan perolehan suara partai daripada memenangkan kandidat AMIN (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar). “Apakah hanya sekadar mau menempel pada keinginan figur-figur tertentu yang kita enggak tahu dasar berpikirnya itu,” lanjut Fahri.

Sebelumnya, Mahfuz Sidik mempertanyakan keteguhan prinsip dan ideologi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), lantaran hendak merapat ke kubu pemerintahan Prabowo-Gibran. “Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya?” kata Mahfuz. Dia juga mempertanyakan apakah kecenderungan para elite PKS berupaya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran seiring sejalan dengan sikap pendukung PKS yang militan.

“Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” ucap Mahfuz. Mahfuz menambahkan, ada kekhawatiran keretakan dalam poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika PKS benar-benar merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui sikap politik keduanya yang sangat bertolak belakang terutama dalam kontestasi elektoral, Pilpres 2024. “Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” kata Mahfuz dikutip dari Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Kini PKS berada dalam arus pragmatisme dan ideologis dalam menentukan arah politiknya. Padahal di dua periode pilpres lalu, PKS selalu mendampingi Prabowo Subianto.

Sepertinya ‘puasa’ selama 10 tahun diluar pemerintahan membuat beberapa elite PKS terkesan ‘tidak tahan’ menjadi oposisi. PKB yang menjadi basis koalisi PKS dipilpres 2024 telah ‘fix’ ikut pemerintahan Prabowo-Gibran, menyisakan PKS dan PDI-Perjuangan.

Belum lagi dengan adanya dukungan PKS kepada Bobby Nasution diPilkada Sumatera Utara (Sumut). Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri membenarkan pertanyaan awak media apakah betul PKS mengusung Bobby di Pilgub Sumut 2024. Mabruri mengatakan rekomendasi itu diserahkan langsung Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Penyerahan surat rekomendasi diserahkan kepada Bobby di DPP PKS. Mabruri menyebut Bobby Nasution juga menyetujui 9 proposal syarat dari PKS. “Ketika ada 9 keinginan PKS yang dijalankan kalau BN (Bobby Nasution) menang pilkada, yang bersangkutan langsung tanda tangan. Atas dasar kesepahaman itu akhirnya DPP PKS memberikan SK dukungan kepada BN,” terang Mabruri.

Bobby Nasution sendiri adalah adik ipar Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertolak belakang dengan arah dukungan PKS yang terkesan ‘memusuhi Prabowo dan Jokowi’ diPilpres 2024 lalu. Mungkin inilah yang juga membuat Partai Gelora melakukan penolakan terhadap PKS yang meminta untuk diajak gabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah kembali mempertanyakan cara PKS merumuskan garis perjuangan partai karena setelah Pilpres 2024 seolah ikut berburu kekuasaan dan berupaya merapat kepada pihak pemenang (Prabowo-Gibran). “Bagaimana sebenarnya mereka memformulasi gagasan perjuangan dan pikiran-pikiran perjuangan yang mereka anggap berbeda,” ujar Fahri.