narapolitik.com – Pernyataan kontroversial Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang dikenal sebagai Gus Miftah, menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, yang menilai pernyataan tersebut melanggar norma kepantasan dalam masyarakat.

“Saya tidak melihat siapapun dia. Apakah dia utusan khusus presiden, tetapi secara norma umum yang berlaku, kita tidak boleh melecehkan siapapun,” ujar Soedeson saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Pernyataan Tandra ini merespons video viral di media sosial yang menunjukkan Gus Miftah menggunakan kata-kata kasar kepada seorang pedagang es teh dalam acara kajian di Magelang, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, Gus Miftah menyebut pedagang es teh dengan kata tidak pantas ketika diminta memborong dagangannya.

Tidak Perlu Dibawa ke Ranah Politik
Tandra menegaskan agar pernyataan Gus Miftah tidak dikaitkan dengan politik. “Kita anggap itu oknumnya jangan dikait-kaitkan secara politis, kaitkan dengan ini dan itu. Dan itu menurut saya itu melanggar norma-norma kepantasan,” katanya.

Meski begitu, Tandra juga menanggapi desakan dari beberapa pihak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya. Menurut Tandra, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Kalau itu kewenangan ada di tangan presiden. Presiden lah yang akan menilai dan saya yakin presiden sangat bijak,” ujar pria yang juga akrab dipanggil Tandra ini.

Sorotan Publik terhadap Gus Miftah
Gus Miftah menjadi sorotan setelah video insiden tersebut beredar luas. Dalam video tersebut, Gus Miftah terlihat sedang duduk di atas panggung ketika seseorang meminta agar ia memborong dagangan seorang pedagang es teh. Respons yang ia berikan dinilai kasar oleh banyak pihak.

“Es tehmu masih banyak atau tidak? Masih? Ya sana dijual, bodoh,” ujar Gus Miftah berbahasa jawa dalam potongan video yang viral .

Kejadian ini menimbulkan gelombang kritik di media sosial, dengan banyak pihak menyayangkan sikap dan kata-kata Gus Miftah yang dianggap tidak mencerminkan seorang pejabat publik.

Insiden ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan menambah tekanan pada pejabat publik untuk menjaga sikap serta ucapannya di ruang publik.