narapolitik.com – Pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan penting di Provinsi Lampung. Di tengah kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dukungan pembiayaan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dinilai menjadi salah satu kunci agar tidak ada anak yang harus menghentikan pendidikan karena persoalan ekonomi.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, mendorong agar berbagai program bantuan pendidikan pemerintah dapat terus dioptimalkan untuk memperluas akses tersebut.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, selain Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dorongan tersebut disampaikan Aprozi dalam rangka memperkuat pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat di Lampung. Informasi mengenai dorongan tersebut juga dipublikasikan melalui kanal resmi pemberitaan DPR RI pada 10 Agustus 2026. (E-Media DPR RI)

Bagi banyak keluarga, biaya pendidikan masih menjadi tantangan ketika anak hendak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, keberadaan bantuan pendidikan dipandang bukan hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan pendidikan generasi muda.

Aprozi menekankan pentingnya memastikan anak-anak di Lampung memiliki kesempatan yang relatif setara untuk mengakses pendidikan, mulai dari tingkat madrasah hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi alasan seorang anak mengubur cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan.

“Bantuan pendidikan ini bukan sekadar angka atau program administratif. Di dalamnya terdapat harapan keluarga dan cita-cita anak-anak yang harus kita jaga. Negara harus hadir memastikan mereka tetap bersekolah, melanjutkan kuliah, dan memperoleh masa depan yang lebih baik,” ia menekankan.

Program bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan tinggi.

Dukungan terhadap akses pendidikan tinggi tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyaluran KIP Kuliah kepada mahasiswa asal Lampung.

Dalam pemberitaan terkait, bantuan KIP Kuliah secara simbolis diberikan kepada dua mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung asal Desa Bumijaya, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.

Kedua mahasiswa tersebut adalah Dafit Jaka Patama dan Aida Munif.

Penyerahan bantuan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Bantuan tersebut menjadi contoh bagaimana program pendidikan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Bagi penerima, bantuan bukan sekadar angka dalam program pemerintah, melainkan kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus terlalu terbebani persoalan biaya.

Perhatian terhadap pemerataan pendidikan di Lampung tidak berhenti pada pendidikan tinggi.

Program bantuan juga menyasar pelajar madrasah pada berbagai jenjang, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).

Langkah tersebut penting karena persoalan akses pendidikan sebenarnya dimulai sejak pendidikan dasar. Ketika seorang anak dapat mempertahankan pendidikannya sejak jenjang awal, peluang untuk melanjutkan hingga perguruan tinggi menjadi semakin besar.

Dengan demikian, bantuan pendidikan perlu dipandang sebagai sebuah rangkaian yang saling terhubung, bukan program yang berdiri sendiri.

Di sisi lain, penyaluran bantuan juga perlu dibarengi dengan ketepatan sasaran agar keluarga yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat.

Pemerataan Pendidikan Bukan Sekadar Persoalan Bantuan

Pemerataan pendidikan di Lampung pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan tersedia atau tidaknya bantuan biaya pendidikan.

Ada persoalan lain yang ikut menentukan, seperti kualitas sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas belajar, akses transportasi, hingga kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah.

Karena itu, optimalisasi KIP Kuliah dan PIP perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang lebih luas.

Bantuan biaya pendidikan memang dapat mengurangi hambatan ekonomi. Namun, seorang siswa tetap membutuhkan lingkungan belajar yang memadai agar bantuan tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sinilah fungsi pengawasan dan pengawalan kebijakan menjadi penting, termasuk melalui peran DPR RI.

Pendidikan pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang. Dampaknya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi menentukan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa tahun ke depan.

Mahasiswa yang hari ini memperoleh bantuan pendidikan, misalnya, dapat menjadi tenaga profesional, pelaku usaha, akademisi, birokrat maupun pemimpin daerah pada masa mendatang.

Karena itu, memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah hingga perguruan tinggi memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar membantu satu keluarga.

Bagi Lampung, pemerataan pendidikan juga dapat menjadi salah satu modal penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Akses pendidikan yang lebih luas membuka peluang bagi lebih banyak anak muda untuk meningkatkan kompetensi dan kemudian berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Dorongan terhadap pemerataan akses pendidikan juga menghadirkan pekerjaan lanjutan: memastikan program bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Pendataan penerima menjadi salah satu faktor penting. Ketepatan data akan menentukan apakah bantuan pendidikan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi.

Pada saat yang sama, penerima bantuan juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyaluran KIP Kuliah kepada mahasiswa di Lampung Utara, Aprozi juga mengingatkan penerima agar bersungguh-sungguh menjalani pendidikan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperoleh.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa bantuan pendidikan pada akhirnya merupakan investasi bersama. Pemerintah menyediakan dukungan, sementara penerima diharapkan memanfaatkannya untuk meningkatkan kapasitas diri.

Upaya memperluas akses pendidikan di Lampung membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, DPR, masyarakat, hingga keluarga memiliki peran masing-masing.

Optimalisasi KIP Kuliah dan PIP menjadi salah satu langkah yang dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, keberhasilan pemerataan pendidikan akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, ketepatan penerima, kualitas pendidikan dan keberlanjutan dukungan pemerintah.

Dorongan Aprozi Alam agar akses pendidikan di Lampung semakin merata menjadi bagian dari upaya tersebut.

Sebab pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang berapa banyak anak yang dapat masuk sekolah atau perguruan tinggi. Lebih jauh dari itu, pendidikan adalah tentang memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang cukup untuk membangun masa depannya tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga.

Sumber utama: dpr ri dan fraksi partai golkar . foto Ist/Karisma