narapolitik.com – Sorotan Presiden Prabowo Subianto mengenai birokrasi yang berbelit-belit mendapat respons dari Pemerintah Kota Depok. Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan langkah yang terus dilakukan pemerintah kota.

Pesan tersebut menjadi perhatian dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat, 14 Agustus 2026. Supian mengikuti agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya pemerintah hadir memberikan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah birokrasi yang tidak boleh justru menjadi hambatan bagi masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, pesan tersebut menjadi dorongan untuk memastikan proses pelayanan berlangsung lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses.

Supian Suri menyatakan Pemkot Depok berkomitmen menerjemahkan arahan Presiden Prabowo dalam kerja pemerintahan di tingkat daerah.

Menurut dia, kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan merata.

“Kita bangga merayakan 81 tahun Indonesia merdeka. Dan yang paling penting, semangat yang disampaikan Bapak Presiden jadi penguat bagi kami di daerah untuk melayani masyarakat lebih baik lagi,” ujar Supian Suri seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Depok.

Ia menilai pesan Presiden mengenai birokrasi memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Artinya, reformasi birokrasi tidak semata-mata berbicara mengenai perubahan struktur pemerintahan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat tidak menghadapi prosedur yang panjang ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.

Persoalan birokrasi berbelit selama ini menjadi salah satu tantangan dalam membangun pelayanan publik yang efektif.

Presiden Prabowo sebelumnya juga berulang kali menekankan perlunya memangkas proses birokrasi yang tidak diperlukan agar pelayanan pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Pesan tersebut semakin relevan di tingkat pemerintah daerah karena sebagian besar interaksi masyarakat dengan negara berlangsung melalui layanan pemerintahan daerah.

Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, layanan sosial, kesehatan, pendidikan hingga berbagai kebutuhan administrasi lainnya, masyarakat membutuhkan proses yang jelas dan tidak menyulitkan.

Karena itu, komitmen Pemkot Depok untuk terus membenahi birokrasi menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kepercayaan publik.

Respons Supian Suri terhadap isu reformasi birokrasi juga menarik karena dirinya memiliki pengalaman panjang di lingkungan pemerintahan Kota Depok.

Sebelum menjadi wali kota, Supian pernah menduduki posisi Sekretaris Daerah Kota Depok. Ia kemudian maju dalam Pilkada Depok 2024 dan terpilih bersama Chandra Rahmansyah untuk memimpin Kota Depok periode 2025-2030.

Supian dan Chandra dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 20 Februari 2025.

Latar belakang tersebut membuat isu pembenahan birokrasi menjadi salah satu bagian penting dalam kepemimpinannya.

Pemkot Depok sebelumnya juga telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kinerja aparatur.

Pada Mei 2026, misalnya, Supian Suri melakukan rotasi dan promosi terhadap puluhan pejabat di lingkungan Pemkot Depok. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pidato Presiden Prabowo pada momentum HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi agenda seremonial bagi pemerintah daerah.

Bagi Supian Suri, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan yang konkret di tingkat masyarakat.

Pemerintah Kota Depok pun dituntut memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada perubahan administrasi atau struktur organisasi.

Ukuran keberhasilannya justru dapat dilihat dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan pemerintah: apakah prosesnya mudah, waktunya jelas, persyaratannya sederhana, dan hasilnya dapat diterima dengan cepat.

Komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Supian bahwa pesan Presiden mengenai kehadiran negara harus diwujudkan dengan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan merata.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan karakter masyarakat perkotaan yang dinamis, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang efisien menjadi semakin penting bagi Depok.

Reformasi birokrasi juga tidak hanya menyangkut aparatur pemerintah. Digitalisasi layanan, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, kepastian prosedur, serta respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Karena itu, sorotan Prabowo mengenai birokrasi berbelit dapat menjadi momentum bagi Pemkot Depok untuk mempercepat pembenahan yang sudah berjalan.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh perubahan tersebut dirasakan langsung oleh warga.

Bagi masyarakat Depok, birokrasi yang sederhana bukan sekadar jargon. Mereka membutuhkan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, transparan, dan tidak mempersulit.

Pesan Presiden Prabowo kini berada di tingkat pemerintah daerah. Tantangannya bagi Supian Suri adalah memastikan arahan tersebut benar-benar terlihat dalam pelayanan sehari-hari warga Kota Depok.

foto jpnn