narapolitik.com – Akademisi dan pengamat geopolitik Prof. Connie Rahakundini Bakri berbagi pengalaman pribadinya selama berada di Rusia dalam sebuah diskusi bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Dalam diskusi tersebut, Connie mengungkap bahwa dirinya pernah mendapat peringatan dari intelijen Rusia atau FSB agar meninggalkan Indonesia demi alasan keselamatan. Menurut penuturannya, peringatan tersebut berkaitan dengan aktivitas dan kritiknya terhadap persoalan konstitusi di Indonesia.

Connie kemudian menceritakan pengalamannya di Rusia, termasuk kiprahnya sebagai dosen tetap di St. Petersburg State University.

Dalam pembahasan geopolitik, Connie menilai konflik Rusia-Ukraina sebagai sebuah proxy war. Ia juga menyoroti kemampuan pemerintah Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat meski negara tersebut menghadapi berbagai sanksi ekonomi.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai bagaimana sebuah negara menghadapi tekanan geopolitik dan ekonomi internasional.

Connie bersama Refly Harun juga menyoroti kondisi politik di Indonesia. Salah satu persoalan yang dibahas adalah penggunaan buzzer untuk menghadapi atau menyerang orang-orang yang menyampaikan pandangan kritis.

Keduanya juga mempertanyakan independensi DPR serta transparansi pemerintah dalam sejumlah proyek besar. Menurut mereka, tata kelola pemerintahan dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan perlu diperkuat.

Memasuki pembahasan mengenai masa depan politik Indonesia, Connie memberikan peringatan terkait potensi “cawe-cawe” politik menjelang 2029.

Ia menilai seorang pemimpin seharusnya mampu menjadi the enlightened leader atau pemimpin yang tercerahkan, bukan mempertahankan pola kekuasaan yang berpotensi melanggengkan politik dinasti.

Diskusi Connie dan Refly pada akhirnya menyoroti kekhawatiran terhadap arah demokrasi Indonesia, khususnya terkait kebebasan berpendapat, independensi lembaga negara, serta tata kelola pemerintahan.