Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju yang hanya akan bekerja tiga bulan hingga pemerintahan berakhir pada Oktober 2024.
Mardani mengatakan Jokowi tak bisa semena-mena dalam menggunakan hak prerogratif presiden untuk memilih jajaran eksekutif.

“Hak itu dibatasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan kepantasan. Waktu tiga bulan terakhir sebelum lengser, tentu perlu dijelaskan alasannya,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (19/7).

Mardani turut meminta penjelasan atas keputusan Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan baru.

Padahal, Suahazil Nazara telah menjabat sebagai wakil menteri keuangan di Kabinet Indonesia Maju sebelum Thomas dilantik oleh Jokowi.

“Jika urusan menjaga agar APBN 2025 mengakomodasi program kerja Presiden terpilih bisa dalam bentuk koordinasi,” jelas dia.

Mardani pun mempertanyakan keputusan Jokowi yang melantik Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian yang baru berbarengan dengan pelantikan Thomas.

Terlebih, kata dia, kedua wakil menteri terbaru Jokowi tersebut memiliki kedekatan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Boleh jadi ini untuk menyiapkan masa transisi yang mulus. Tapi sekali lagi kebijakan dan APBN hingga pak Jokowi berakhir sudah ditetapkan pada 2023,” tutur dia.

“Inti semuanya, pastikan pengangkatan menteri atau wakil menteri semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Bukan transaksi politik yang justru menambah beban rakyat,” sambungnya.

Sebelumnya, Jokowi telah melantik tiga wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju di sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Thomas dilantik sebagai wakil menteri keuangan II, Sudaryono sebagai wakil menteri keuangan, dan Yuliot Tanjung sebagai wakil menteri investasi.

sumber