narapolitik.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disinyalir keras bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai besutan Cak Imin ini telah melakukan komunikasi intens dan adanya pertemuan dengan Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pengumuman resmi mengenai merapatnya PKB ke KIM Plus akan dibeberkan pada waktunya. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco usai pertemuan antara Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar tadi malam (8/8). “Ya nanti ada waktunya kita akan umumkan,” ujar Dasco.

Salah satu topik yang dibicarakan tadi malam termasuk Pilkada Jakarta. “Iya betul. Salah satunya ngomongin beberapa pilkada. Kemudian mengundang Pak Prabowo untuk hadir dalam acara muspimnas, sekaligus kongres, eh muktamar,” tuturnya. “Tadi banyak macam-macam. Bicara juga soal DKI,” terang Dasco.

Diberitakan sebelumnya, PKB sempat menyebut nama Anies Baswedan masuk nominasi bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta. Namun hingga saat ini, PKB belum memastikan dukungannya karena masih menimbang pilihan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Prima.

Anies Ditinggalkan?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut membuka kemungkinan meninggalkan mantan calon presiden, Anies Baswedan, gegara tenggat waktu terhadap Anies untuk deklarasi AMAN telah habis pada 4 Agustus 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut itu kedaulatan PKS untuk bersikap.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan, memberi pernyataan “Itu kedaulatan masing-masing partai dalam memutuskan, PKB masih proses, kita lihat juga perkembangan dan dinamika yang ada nanti seperti apa,” ujar dia.

Jika PKS benar-benar meninggalkan Anies, Daniel menyebut tidak tertutup kemungkinan terjadinya paslon cagub VS kotak kosong. Dia belum tahu manuver politik di balik pergerakan PKS. “Belum tahu, segala alternatif bisa terjadi,” terang Daniel.

Dengan skenario VS kotak kosong, Daniel Johan tidak berharap kemungkinan itu terjadi. Risikonya tinggi jika terjadi, angka golput hingga jumlah pemilih kurang dari 50 persen jika hanya ada satu paslon di Pilgub Jakarta.

“Bila ada pilihan masyarakat tentu akan lebih antusias, kalau cuma satu calon dikhawatirkan nanti tingkat golputnya sangat tinggi, dan kalau pemilih tidak lebih dari 50 persen juga akan menimbulkan masalah,” Daniel menjabarkan.

PKS sebelumnya memiliki tenggat waktu yang ditargetkan pada Anies Baswedan untuk deklarasi AMAN, yang telah habis di 4 Agustus 2024. “Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada,” kata Jubir PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya, Rabu (7/8).

Kholid menambahkan “Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan AMAN adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama sama mengusahakan agar tiket ini berlayar,”.

Dengan situasi tersebut kini PKS otomatis membuka peluang lain dan meninggalkan Anies dan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memiliki calon tunggal, Ridwan Kamil. PKS sedang mencari opsi lain antara lain dengan bergabung ke KIM Plus. Kini opsi tersebut dalam pembahasan internal PKS. “Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM dimana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS,” kata Kholid.

PKS masih ngotot mengarahkan kadernya harus maju dalam Pilgub Jakarta jika gabung ke KIM. “Hingga saat ini masih ada dua opsi yang tersedia. Opsi pertama dan menjadi prioritas kami adalah memastikan pasangan AMAN berlayar. Opsi kedua, membuka opsi lain jika pasangan AMAN tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi,”.

Total Kursi
Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Jakarta, sekitar 22 kursi dari 106 kursi untuk Pilgub Jakarta 2024 mendatang. PKS memiliki 18 Kursi di DPRD Jakarta, kurang 4 Kursi lagi untuk mutlak bisa mengusung Calon Gubernur sendiri.

Ideologi Partai
PKS memang merupakan partai Islam, tetapi Islam yang dipahami PKS adalah Islam yang terbuka. PKS sebagai partai Islam tidak menutup diri pada masyarakat lain yang non-Islam.

Sedangkan akademikus dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikan PDI-P sebagai partai nasionalis dan sekuler, namun akademisi internasional memandang PDI-P sebagai partai nasionalis-sekuler, liberal-sosial atau populis. Selain itu, di dalam PDI-P ada faksi penganut Marhaenisme, yakni pemahaman sosialis dari Soekarno.

Dengan situasi kekurangan kursi, mungkinkah PKS bergandengan tangan dengan PDI-Perjuangan sebagai mitra koalisi di Pilgub Jakarta 2024 mendatang?