narapolitik.com – Di era ketika suara ulama seringkali tercecer di antara riuhnya politik lokal dan tuntutan pembangunan, nama KH. Kholid Hidayat Hasyim mencuat sebagai figur yang mampu menggeser batas-batas tradisional kepakaran keagamaan: dari mimbar pesantren ke meja pemerintahan dan kerja sama lembaga negara. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah organisasi yang dipimpinnya, Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) makin sering tampil bukan sekadar sebagai penyejuk komunitas agamis, melainkan sebagai aktor sosial-politik yang aktif membangun jejaring dengan pemerintah, lembaga zakat, dan institusi antikorupsi.

Sejumlah agenda FSUI di bawah komando Kholid menampakkan pola dua hal yang konsisten: pertama, upaya institusionalisasi, membangun kantor DPP, meresmikan fasilitas, menggagas program—yang memberi lembaga itu wajah organisasi modern. Kedua, penguatan jejaring dengan aktor publik. Peresmian kantor DPP FSUI di Jakarta, yang dihadiri pejabat tinggi daerah dan mendapat liputan lembaga-lembaga pemerintah daerah, bukan sekadar seremoni simbolis tetapi penegasan bahwa jaringan ulama yang dipimpin Kholid kini berbicara dalam bahasa tata kelola kelembagaan.

Langkah-langkah ini membuka pintu bagi kerja sama yang lebih teknis: FSUI terlihat merangkul program ketahanan pangan berbasis pesantren, serta menandatangani nota-nota kerjasama yang menempatkan pesantren sebagai aktor pembangunan ekonomi lokal. Inisiatif tersebut meneguhkan klaim FSUI bahwa dakwah harus berpadu dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan santri.

Salah satu warna paling menonjol dari kepemimpinan Kholid adalah upayanya membawa isu etika publik khususnya antikorupsi ke ranah dakwah. FSUI melakukan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program dakwah antikorupsi, menyatakan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga bid’ah sosial yang sangat kental dengan keharaman etika publik dan keagamaan yang merusak sendi umat. Langkah ini menempatkan ulama dalam posisi sebagai penjaga moral publik, sekaligus mitra pencegahan korupsi.

Strategi semacam ini efektif menarik legitimasi sosial: ulama memberi bobot moral pada norma tata kelola, sedangkan institusi negara menjanjikan akses ke program-program struktural. Namun, pergeseran peran ini juga membuka ruang kritik: kapan dakwah berakhir sebagai moral guidance dan mulai menjadi instrumen politik?

Bukan hal baru jika organisasi keagamaan merespons dinamika politik, yang berbeda dari gaya Kholid adalah keterbukaan organisasi untuk tampil pada momentum-momentum politik lokal. Dokumentasi pelantikan DPW dan deklarasi yang melibatkan tokoh-tokoh politik menunjukkan bahwa FSUI di bawah kepemimpinannya aktif menempatkan diri pada simpul-simpul pengaruh lokal. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas netralitas ulama ketika organisasi agama bersinergi—atau berafiliasi—dengan kepentingan politik tertentu.

Mengulang pola organisasi modern, Kholid menunjukkan orientasi manajerial (konsolidasi struktural, peresmian kantor, MoU program sosial, dan kerja sama lintas lembaga). Gaya ini pragmatis, menggabungkan pesan moral dengan solusi teknis namun tetap menyisakan ruang ketegangan antara fungsi keagamaan dan keterlibatan dalam politik praktis. Dari sudut pandang pembangunan, model ini punya keuntungan nyata, dari kacamata pluralisme sipil, ia menuntut pengawasan agar peran keagamaan tak berubah menjadi alat monopoli pengaruh politik.

Mengamati hal ini, ada dua hal penting yang perlu dikawal:

1. Transparansi struktur organisasi dan sumber pendanaan FSUI, agar kerja sama lintas sektor tidak memunculkan konflik kepentingan.
2. Batas etis antara dukungan sosial politik dan keterlibatan langsung dalam kompetisi politik, sebuah garis yang tak boleh blur bagi organisasi yang mengklaim mewakili kepentingan komunitas keagamaan.

Dengan dinamika kehidupan yang ada (multi dimensional) serta peran dan eksistensi Ulama sebagai penyeimbang sendi-sendi bernegara. KH. Kholid Hidayat Hasyim kini mengemban amanah sebagai Komisaris PT. Jakarta Internasional Expo (JIExpo). Selamat bertugas, semoga ditangan beliau banyak program kerja yang sinergis dan membawa umat kearah kehidupan yang lebih baik serta sejahtera.