narapolitik.com – Wacana menggelar pemilihan kepala daerah tanpa wakil kembali mencuat. Di tengah perdebatan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menawarkan gagasan berbeda, yakni membentuk pasangan kepala daerah yang terdiri dari politikus dan tokoh profesional.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menilai usulan pilkada tanpa wakil sebenarnya memiliki sisi positif. Namun, menurut dia, persoalan utama hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak semata-mata terletak pada keberadaan posisi wakil, melainkan pada kedewasaan dalam menjalankan pemerintahan.

Mardani menyampaikan pandangan tersebut kepada wartawan pada Kamis, 13 Agustus 2026. Ia menilai keberadaan wakil kepala daerah pada dasarnya dibutuhkan untuk membantu membagi tugas dalam menjalankan pemerintahan.

“Usul ini (pilkada tanpa wakil) sebenarnya bagus, tapi akarnya ada pada kedewasaan berpolitik. Karena kehadiran wakil kan agar bisa berbagi tugas dengan kepala daerah,” kata Mardani.

Menurut Mardani, persoalan yang selama ini kerap muncul adalah benturan kepentingan antara kepala daerah dan wakilnya. Padahal, keduanya seharusnya bekerja sebagai satu tim untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan target pemerintahan daerah sebenarnya sangat luas dan berat. Namun, ketika kepentingan politik jangka pendek lebih dominan, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berubah menjadi konflik.

Mardani berharap pola semacam itu tidak lagi terjadi dalam pemerintahan daerah.

“Target melayani masyarakat itu luas dan berat. Tapi saat semua berpikir jangka pendek dan hanya soal target kekuasaan, akhirnya kepala daerah dan wakilnya jadi selalu bertengkar,” ujarnya.

Karena itu, PKS menawarkan pendekatan berbeda dalam membangun pasangan calon kepala daerah.

Mardani menilai perubahan aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah membuka ruang yang lebih besar untuk menghadirkan pasangan dengan latar belakang berbeda.

Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Persyaratan pencalonan yang sebelumnya dikaitkan dengan perolehan kursi atau suara DPRD kini disetarakan dengan jalur independen berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT), dengan rentang sekitar 6,5 persen hingga 10 persen suara sah.

Menurut Mardani, perubahan tersebut membuat partai politik tidak lagi terlalu bergantung pada koalisi besar hanya untuk memenuhi syarat pencalonan.

Situasi itu, menurut dia, dapat dimanfaatkan untuk mencari figur dengan kompetensi yang saling melengkapi.

“Ruang tersebut juga harus dimanfaatkan untuk mempertemukan figur politisi dengan figur yang mempunyai kompetensi berbeda, misalnya dengan latar belakang dari kalangan profesional non-parpol,” kata Mardani.

Ia bahkan mengusulkan agar pasangan calon tidak sekadar dibentuk untuk kepentingan memenangkan pemilu, tetapi juga dipersiapkan sebagai tim kepemimpinan yang efektif.

Dengan skema tersebut, satu figur dapat berasal dari partai politik, sementara figur lainnya berasal dari kalangan profesional, akademisi, tokoh masyarakat, atau sosok lain yang memenuhi persyaratan pencalonan.

Bagi PKS, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya dibangun sebagai leadership team, bukan sekadar electoral team.

Konsep tersebut dinilai dapat membuat pembagian tugas pemerintahan menjadi lebih jelas sekaligus mengurangi potensi perselisihan setelah pasangan terpilih.

Mardani menilai pasangan politikus dan profesional berpeluang menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dibandingkan pasangan yang seluruhnya berasal dari latar belakang politik.

“Keduanya bisa bekerja sama. Kalau kemarin karena aturan ambang batas 20% jadi banyak kawin paksa. Prinsipnya efektivitas dari pemerintahan daerah. Jangan ada keretakan apalagi perselisihan antar kepala dan wakilnya,” ujarnya.

Gagasan tersebut sekaligus menjadi alternatif di tengah munculnya usulan untuk menghapus pemilihan wakil kepala daerah secara langsung.

Wacana pilkada tanpa wakil sebelumnya disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin.

Khozin mengusulkan agar dalam pilkada masyarakat cukup memilih kepala daerah. Sementara itu, posisi wakil kepala daerah nantinya ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih.

Menurut Khozin, salah satu alasan munculnya gagasan tersebut adalah agar posisi wakil kepala daerah tidak hanya digunakan sebagai pendulang suara dalam pemilihan.

Usulan itu disampaikan dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala dan wakil kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 30 Juli 2026.

Dengan demikian, perdebatan mengenai desain pilkada kini tidak hanya berkutat pada soal siapa yang akan maju, tetapi juga bagaimana pasangan kepala daerah dibentuk dan menjalankan pemerintahan setelah terpilih.

Gagasan PKS mengenai pasangan politikus-profesional menawarkan salah satu jalan tengah: posisi wakil tetap dipertahankan, tetapi figur yang mendampinginya tidak harus berasal dari partai politik.

Pada akhirnya, efektivitas pemerintahan daerah akan sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dan wakilnya bekerja sebagai satu tim, bukan mempertahankan kepentingan politik masing-masing.

dari berbagai sumber / foto rmol