narapolitik.com – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kini menghadapi laporan ke Bareskrim Polri setelah pernyataannya mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 menjadi sorotan. Di tengah polemik tersebut, analisis pengamat politik Adi Prayitno ikut membuka pertanyaan yang lebih besar: ke mana arah politik kelompok Jokowi dan bagaimana posisi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029?

Budi Arie dilaporkan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan makar dan penghasutan setelah video pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029 viral di media sosial.

Namun, laporan tersebut belum berarti Budi Arie terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum masih harus berjalan untuk menilai laporan, bukti, konteks pernyataan dan unsur pidana yang dipersoalkan.

Budi Arie Dilaporkan ke Bareskrim, Berawal dari Pernyataan soal 2029

Polemik bermula dari video Budi Arie yang kemudian ramai diperbincangkan publik.

Dalam video tersebut, Budi Arie membahas kemungkinan terjadinya perubahan politik dan momentum pemilu yang dapat berlangsung lebih cepat dari 2029.

Pernyataan itu kemudian ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai sinyal politik yang serius, terlebih karena Budi Arie dikenal sebagai Ketua Umum Projo dan selama ini berada dalam lingkaran politik Presiden ke-7 Joko Widodo.

Gerakan Cinta Prabowo kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

GCP mengadukan Budi Arie ke Bareskrim dengan dugaan makar dan penghasutan. Laporan tersebut telah diterima penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Budi Arie sendiri sebelumnya telah memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan perubahan sebelum 2029 merupakan analisis pribadi dan bukan arahan maupun sikap Jokowi. Ia juga menyampaikan permintaan maaf serta menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya.

Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dipisahkan.

Pertama, laporan terhadap Budi Arie memang terjadi. Kedua, substansi dugaan pidananya masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Projo Beri Respons: Laporan Bukan Bukti Seseorang Bersalah

Projo kemudian merespons laporan tersebut.

Organisasi yang dipimpin Budi Arie itu menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menggunakan jalur hukum. Namun, Projo mengingatkan bahwa laporan polisi tidak secara otomatis membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Projo juga menilai pernyataan Budi Arie seharusnya dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan video atau interpretasi politik tertentu.

Posisi ini menjadi penting karena kasus tersebut tidak hanya menyangkut Budi Arie secara personal.

Di belakangnya terdapat persilangan antara Projo, Jokowi, Gibran, Prabowo dan peta politik menuju 2029.

Dan di titik inilah komentar Adi Prayitno menjadi menarik.

Adi Prayitno Melihat Ada Potensi “Oposisi dari Dalam”

Pengamat politik Adi Prayitno membaca dinamika tersebut bukan semata sebagai persoalan pernyataan Budi Arie.

Dalam pembahasannya bersama Budi Arie, Adi melihat kemungkinan munculnya semacam oposisi dari dalam apabila terdapat perbedaan kepentingan antara kelompok politik yang berada di sekitar Jokowi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Analisis tersebut berangkat dari posisi Projo yang selama ini identik dengan Jokowi. Di sisi lain, Jokowi kini bukan lagi presiden, sementara Gibran berada di dalam pemerintahan sebagai wakil presiden.

Situasi itu membuat setiap pernyataan politik dari tokoh di lingkaran Jokowi mudah dibaca dalam konteks perebutan pengaruh menuju 2029. Namun, penting dicatat bahwa istilah oposisi dari dalam merupakan analisis politik, bukan status resmi Projo sebagai oposisi pemerintah.

Projo sendiri masih menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. (detiknews)

Dari Budi Arie, Pembicaraan Kemudian Mengarah ke Gibran

Persoalan menjadi semakin menarik ketika pembicaraan bergeser ke masa depan Gibran.

Jika Prabowo-Gibran kembali berpasangan pada 2029, maka posisi Gibran relatif jelas: ia berpeluang melanjutkan karier politik sebagai bagian dari pemerintahan.

Tetapi bagaimana jika konfigurasi tersebut berubah? Pertanyaan inilah yang membuat nama Gibran terus muncul dalam pembicaraan politik 2029.

Adi Prayitno sebelumnya juga melihat Gibran sebagai salah satu kartu politik penting yang dimiliki Jokowi. Aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi berada di Istana, termasuk pergerakannya bersama PSI, dinilai dapat meningkatkan daya tawar politik Gibran.

Artinya, masa depan Gibran tidak hanya bergantung pada satu skenario. Ada setidaknya beberapa kemungkinan.

Skenario Pertama: Prabowo-Gibran Lanjut pada 2029

Skenario paling sederhana adalah Prabowo kembali maju dan Gibran tetap menjadi pasangannya.

Wacana tersebut bukan sesuatu yang sama sekali baru.

Pada Februari 2025, Adi Prayitno pernah membaca pernyataan Prabowo mengenai Gibran dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai sinyal bahwa keduanya berpotensi bersaing dalam konfigurasi politik 2029. (detiknews)

Jika Prabowo-Gibran kembali berduet, Gibran memiliki keuntungan besar berupa pengalaman sebagai wakil presiden dan pengalaman pemerintahan selama satu periode.

Namun, keputusan mengenai pasangan Pilpres 2029 masih sangat jauh dan konfigurasi politik dapat berubah berkali-kali.

Skenario Kedua: Gibran Naik Kelas Menjadi Capres

Skenario kedua lebih berani.

Gibran dapat didorong menjadi calon presiden apabila terdapat perubahan konfigurasi politik dan dukungan politik yang cukup.

Kemungkinan tersebut sudah beberapa kali muncul dalam perdebatan politik nasional, meski belum menjadi keputusan resmi.

Dari sisi usia, Gibran akan berusia sekitar 42 tahun pada 2029. Artinya, jika aturan mengenai batas usia pencalonan tidak berubah, persoalan usia bukan lagi hambatan utama seperti yang terjadi menjelang Pilpres 2024.

Tantangan Gibran justru berada pada elektabilitas, rekam jejak pemerintahan, dukungan partai dan kemampuan membangun koalisi.

Elektabilitas Gibran: Ada Modal, tetapi Belum Dominan

Data survei 2026 menunjukkan posisi Gibran cukup menarik tetapi belum menjadi kandidat terkuat dalam bursa capres.

Survei SMRC periode 5–19 Juli 2026, misalnya, menempatkan Gibran pada angka 7,7 persen dalam simulasi 20 nama calon presiden. Angka tersebut meningkat dari 5,1 persen pada November 2025 dan 6,8 persen pada Februari–Maret 2026. (Suara)

Survei Indikator pada Juli 2026 juga menempatkan Gibran di kisaran 9,1 persen dalam simulasi lima nama, di bawah Dedi Mulyadi, Prabowo dan Anies.

Angka tersebut menunjukkan Gibran memiliki basis elektoral yang nyata. Namun, pada saat yang sama, Gibran belum berada di posisi teratas. Ini penting untuk membaca kansnya secara realistis.

Skenario Ketiga: Gibran Bisa Menjadi Kartu Politik Jokowi

Jika konfigurasi Prabowo-Gibran berubah, Gibran tetap memiliki kemungkinan menjadi pusat gravitasi politik baru.

Modal utamanya adalah jabatan wakil presiden, jaringan politik keluarga, popularitas nasional dan pengalaman pemerintahan.

Tetapi modal tersebut tidak otomatis berubah menjadi tiket capres.

Gibran masih membutuhkan kendaraan politik yang kuat.

Partai, koalisi, relawan, mesin pemenangan dan kemampuan menjangkau pemilih di luar basis politik Jokowi akan menjadi faktor penentu.

Karena itu, kans Gibran pada 2029 ada, tetapi belum bisa disebut aman.

Mengapa Posisi Gibran Masih Menarik?

Ada satu alasan penting mengapa nama Gibran terus muncul dalam bursa 2029.

Ia memiliki waktu. Jika dibandingkan dengan sejumlah tokoh politik senior, Gibran masih berada pada fase awal karier nasional.

Pengalaman sebagai wali kota Solo kemudian berlanjut sebagai wakil presiden membuat perjalanan politiknya berlangsung sangat cepat.

Namun, kecepatan karier tersebut juga membawa tantangan. Publik akan menilai apakah Gibran mampu menunjukkan kapasitas pemerintahan dan membangun identitas politik sendiri, atau justru terus dipersepsikan sebagai bagian dari kekuatan politik Jokowi.

Di sinilah empat tahun ke depan akan sangat menentukan.

Budi Arie, Jokowi, Gibran dan Prabowo: Satu Pernyataan Bisa Punya Banyak Tafsir

Kasus Budi Arie menunjukkan betapa sensitifnya pembicaraan politik menjelang 2029.

Satu pernyataan mengenai kemungkinan perubahan politik dapat berkembang menjadi isu hukum, kemudian melebar menjadi perdebatan mengenai hubungan Jokowi dan Prabowo, sebelum akhirnya masuk ke pertanyaan tentang masa depan Gibran.

Padahal, hingga saat ini belum ada keputusan resmi bahwa Jokowi akan meninggalkan Prabowo.

Belum ada keputusan resmi bahwa Gibran akan maju sebagai capres.

Belum ada pula keputusan resmi mengenai poros baru yang akan dibangun untuk Pilpres 2029.

Karena itu, berbagai skenario tersebut masih berada dalam wilayah analisis dan kemungkinan politik.

Peta 2029 Masih Bisa Berubah Total

Peta politik Indonesia dua atau tiga tahun sebelum pemilu hampir selalu sulit dipastikan.

Tokoh yang hari ini berada di atas survei belum tentu menjadi kandidat resmi.

Partai yang hari ini terlihat solid bisa berubah arah.

Koalisi yang sekarang terbentuk juga bisa pecah atau justru bertambah besar.

Survei SMRC Juli 2026, misalnya, memperlihatkan Dedi Mulyadi sudah berada di posisi teratas dengan 35 persen, disusul Prabowo 14,5 persen, Anies 8,2 persen dan Gibran 7,7 persen.

Sementara survei lain memberikan angka berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa bursa Pilpres 2029 masih sangat cair.

Karena itu, membaca kans Gibran hanya dari satu survei juga tidak cukup.

Laporan Budi Arie Bisa Menjadi Awal Babak Baru Politik 2029

Laporan terhadap Budi Arie kini berada di jalur hukum. Tetapi secara politik, kasus tersebut sudah membuka percakapan yang jauh lebih luas.

Pertanyaan besarnya bukan hanya apa konsekuensi hukum dari pernyataan Budi Arie. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dinamika tersebut mencerminkan perubahan hubungan politik di antara kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam satu barisan.

Jika hubungan Prabowo, Jokowi dan Gibran tetap solid, maka peluang keberlanjutan Prabowo-Gibran pada 2029 tetap terbuka. Namun jika terjadi perubahan konfigurasi, Gibran memiliki kemungkinan mengambil jalur politik yang berbeda.

Di sinilah kans Gibran sebenarnya akan ditentukan: bukan oleh satu pernyataan Budi Arie, tetapi oleh performa pemerintahan, elektabilitas, dukungan partai, jaringan politik dan kemampuan membangun koalisi dalam tiga tahun ke depan.

Dengan kata lain, drama Budi Arie mungkin baru menjadi satu potongan kecil dari puzzle besar menuju Pilpres 2029.