narapolitik.com – Peta politik Indonesia menuju Pemilu 2029 mulai menjadi bahan pembicaraan, meski pertarungan politik masih terbilang jauh. Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat menilai, saat ini bukan waktunya bagi kelompok politik untuk saling berkonfrontasi.

Dalam diskusi bersama Tio Nugro di kanal YouTube resmi iNews, Hensat mengatakan para aktor politik justru masih berada pada fase mengumpulkan kekuatan, termasuk logistik politik.

Menurutnya, dinamika menuju 2029 tidak bisa dilepaskan dari kemampuan setiap kelompok membangun sumber daya dan jaringan politik.

“Belum waktunya kita saling membenci,” menjadi salah satu garis besar pandangan Hensat ketika membahas pertarungan politik menuju 2029.

Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Di tengah mulai munculnya pembicaraan mengenai Pemilu 2029, Hensat juga memberikan catatan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai pemerintahan saat ini masih membutuhkan sejumlah perbaikan, terutama dari sisi kinerja para menteri.

Menurut Hensat, terdapat menteri yang dinilai kurang kompeten tetapi justru tidak menunjukkan keinginan untuk mengundurkan diri. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi apabila pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik.

Bagi Hensat, efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh presiden, tetapi juga oleh orang-orang yang menjalankan kebijakan di bawahnya.

Ekonomi, Hukum dan Komunikasi Jadi Sorotan

Hensat kemudian menyoroti tiga persoalan besar yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah, yakni ekonomi, hukum dan komunikasi.

Persoalan komunikasi menjadi salah satu sorotan menarik.

Ia menilai tim komunikasi pemerintahan Prabowo belum bekerja seefektif yang diharapkan dalam mendukung presiden. Komunikasi politik yang kurang solid dapat membuat kebijakan pemerintah sulit dipahami masyarakat dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif.

Dalam politik, menurut Hensat, kemampuan menjelaskan kebijakan kepada publik menjadi bagian penting dari keberhasilan pemerintahan.

Karena itu, pembenahan komunikasi tidak kalah penting dibandingkan persoalan ekonomi maupun hukum.

UU Perampasan Aset dan Pentingnya Transparansi

Pembahasan dalam diskusi juga menyentuh keresahan mahasiswa terkait Undang-Undang Perampasan Aset.

Hensat menilai transparansi menjadi hal penting dalam proses pembentukan regulasi tersebut. Draf dan substansi aturan perlu diketahui secara terbuka agar masyarakat dapat memahami apa yang sebenarnya sedang dibahas.

Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar aturan tidak kemudian dipersepsikan sebagai instrumen politik atau justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat sipil.

Isu tersebut menjadi semakin penting karena legislasi mengenai perampasan aset berkaitan langsung dengan kewenangan negara dalam mengambil atau mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Karena itu, proses pembahasannya membutuhkan pengawasan publik dan komunikasi yang terbuka.

Hensat Sebut Jokowi Punya Strategi Politik Luar Biasa

Ketika pembicaraan bergeser ke peta kekuatan politik, nama Joko Widodo atau Jokowi juga ikut disorot.

Hensat menilai Jokowi merupakan salah satu ahli strategi politik yang luar biasa. Penilaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan posisi Jokowi sebagai mantan presiden, tetapi juga kemampuannya membaca dan membangun konfigurasi politik.

Pandangan itu menarik jika dikaitkan dengan pertarungan menuju 2029.

Sebab, meski Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, konfigurasi politik nasional berpotensi mengalami perubahan berkali-kali sebelum pasangan calon benar-benar terbentuk.

Gibran hingga Anies Masuk Radar Politik 2029

Dalam diskusi tersebut, Hensat juga menyebut sejumlah nama yang berpotensi memiliki peran dalam kontestasi politik 2029.

Nama Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu yang menarik perhatian. Sebagai wakil presiden saat ini, posisi Gibran tentu memberikan modal politik yang cukup besar untuk membangun popularitas, jaringan, sekaligus pengalaman pemerintahan hingga 2029.

Namun, Gibran bukan satu-satunya nama yang disebut.

Hensat juga melihat peluang Anies Baswedan serta tokoh-tokoh yang berasal dari partai pendukung Prabowo untuk ikut meramaikan peta politik nasional.

Artinya, pertarungan 2029 masih sangat terbuka. Nama-nama yang hari ini berada di garis depan belum tentu menjadi kandidat utama ketika kontestasi benar-benar dimulai.

“Yang Menghitung” Bisa Menentukan Kemenangan

Salah satu pernyataan Hensat yang menarik dalam diskusi tersebut adalah mengenai bagaimana kemenangan politik sering kali tidak hanya ditentukan oleh suara rakyat, tetapi juga oleh pihak yang “menghitung”.

Pernyataan itu menggambarkan bahwa politik elektoral bukan semata-mata mengenai popularitas seorang tokoh.

Ada mesin politik, kekuatan partai, jaringan relawan, sumber daya, logistik, komunikasi hingga strategi koalisi yang turut menentukan hasil akhir.

Karena itu, siapa pun yang ingin bertarung pada 2029 harus mempersiapkan berbagai instrumen tersebut jauh sebelum masa kampanye.

Hensat Tak Ingin Pemerintahan Prabowo-Gibran Diganggu di Tengah Jalan

Meski memberikan sejumlah kritik terhadap pemerintahan, Hensat menegaskan posisinya sebagai akademisi yang menginginkan demokrasi Indonesia berjalan lebih dewasa dan stabil.

Ia tidak mendorong adanya pemakzulan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah masa jabatan.

Sebaliknya, menurut Hensat, pemerintah seharusnya diberi ruang untuk memperbaiki berbagai persoalan hingga masa pemerintahannya selesai.

Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu harus berujung pada upaya menjatuhkan pemerintahan.

Yang lebih penting, menurut garis besar pandangannya, adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, demokrasi tetap sehat dan masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan yang dijalankan.

Menuju 2029, Pertarungan Masih Panjang

Pembicaraan mengenai Pemilu 2029 memang sudah mulai muncul, tetapi peta politik masih sangat cair.

Gibran memiliki keuntungan sebagai bagian dari pemerintahan saat ini. Anies masih memiliki basis politik yang pernah membawanya menjadi salah satu kandidat kuat dalam Pilpres 2024. Sementara itu, partai-partai pendukung pemerintah juga memiliki kesempatan menyiapkan tokoh masing-masing.

Namun, siapa yang akhirnya benar-benar maju masih terlalu dini untuk dipastikan.

Seperti dikatakan Hensat, fase politik saat ini lebih banyak berbicara mengenai konsolidasi kekuatan dan pengumpulan logistik. Pertarungan sesungguhnya masih panjang.

Yang jelas, dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi salah satu faktor penting yang ikut menentukan peta politik Indonesia menuju 2029.